PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

ABSTRAKrnPerlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Bangkalan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan serta peraturan daerah, pemerintah daerah telah berupaya, menjalankan tugas dan fungsinya dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan pendampingan, kemudian akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, kemitraan usaha serta kelembagaan nelayan, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dan dilaksanakan karena keterbatasan kewengan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten bangkalan.rnPenelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan sosiologi hukum yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengkaji isu hukum yang berhubungan dengan peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.rnKata kunci : Peran Pemda, Perlindungan dan pemberdayaan nelayan.