IMPLIKASI YURIDIS KETERLAMBATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDADAPATAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK

Judul tesis ini adalah “Implikasi Yuridis Keterlambatan Penyusunan

Peraturan Daerah Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota”. Latar belakang penulusan tesis ini adalah penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terkait dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya tidak boleh mengalami keterlambatan, hal ini karena UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah menentukan tenggang waktunya.

Permasalahan yang di teliti dalam tesis ini mencakup dua hal yaitu: Pertama, bagaimana pengaturan atas keterlambatan penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota. Kedua, bagaimana dampak bila terjadi keterlambatan penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hokum penelitian yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan. Pertama, Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, (baik UU dan peraturan di bawah UU). Peraturan yang bersumber dari UU misalnya: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Peraturan di bawah UU, misalnya: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedua, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Adapun sanksi atas keterlambatan penyusunan Raperda tentang APBD berupa sanksi adminitratif yaitu tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan, dan saksi tersebut juga dapat berupa pengurangan anggaran dari yang seharusnya diterima.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.