EFEKTIFITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA MENURUT UU. NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Perkara Nomor 277/Pid.B/2015/PN.Bkl

Pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social atau lembaga pendidikan.
Didalam penelitian sikripsi ini, menggunakan Jenis Penelitian Empiris karena Penulis melakukan observasi terkait Kasus putusan yang ada di Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor Perkara 277/Pid.B/2015/PN.Bkl. Pada penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup masyarakat. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data Putusan pengadilan dengan Nomor Perkara. 277/Pid.B/2015/PN.Bkl. dan studi kepustakaan.
Dalam sikripsi ini akan dibahas tentang Sistem Peradilan Pidana yang dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Kepolisian Resort Bangkalan, Jaksa Penuntut Umum selaku pihak Penuntut Umum dan pelaksana putusan Hakim serta akan dibahas pula tugas pokok dan kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus yang diajukan kepadanya, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia baik hakim sebagai corong Undang-Undang maupun hakim sebagai yang melakukan penemuan hukum (rechtfinding) sebagai implimentasi asas “kebebasan hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Anak dan Peradilan Umum