Perlindungan Hukum Terhadap Bangunan Masjid Yang Berdiri Diatas Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif(Studi Kasus Masjid Sabilil Muhtadin Al-Aziziyah Tanjungjati Bangkalan)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya bangunan Masjid Sabilil Muhtadin Al-Aziziyah yang berdiri di atas tanah wakaf yang hingga saat ini belum memiliki sertifikat wakaf secara administratif menurut hukum negara. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai status hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, terutama berkaitan dengan kepastian hukum, potensi sengketa, serta keberlangsungan pemanfaatan tanah wakaf bagi kepentingan ibadah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum tanah wakaf Masjid Sabilil Muhtadin Al-rnAziziyah serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tanah wakaf tersebut menurut hukum positif dan hukum Islam.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-preskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nadzir, pengurus masjid, pemerintah desa, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamal. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan wakaf dan perlindungan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulanrnHasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf Masjid Sabilil Muhtadin Al-Aziziyah secara hukum Islam tetap sah karena telah memenuhi unsur dan syarat wakaf serta dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah masyarakat. Namun, secara hukum positif tanah wakaf tersebut belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal karena belum memiliki sertifikat wakaf sebagai bukti legalitas administratif negara. Faktor yang menyebabkan tanah wakaf belum bersertifikat antara lain kurangnya pemahaman pengurus mengenai pentingnya sertifikasi wakaf, tidak adanya bukti kepemilikan tanah yang kuat, adanya konflik antara pengurus masjid dan pemerintah desa, serta pengakuan masyarakat yang belum jelas terhadap status tanah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna menjamin kepastian hukum dan menjaga keberlangsungan manfaat wakaf bagi masyarakat.rnKata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanah Wakaf, Sertifikasi Wakaf.