PENGKUALIFIKASIAN CYBERSEX SEBAGAI TINDAK PIDANA ASUSILA (ZINA)

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi ini
masyarakat cendrung menyalahgunakan teknologi, salah satunya
digunakan dengan cara cybersex, cybersex dapat memberikan dampak
negative, seperti terjadinya tindak pidana dan kejahatan asusila,
sedangkan pengaturan cybersex di Indonesia kurang jelas dan dapat
dikatakan adanya kekosongan hukum. Sehingga perlu adanya kejelasan
pengaturan tersebut agar memberikan dampak positif bagi pengguna dan
rasa aman bagi masyarakat, maka dari itu perlu dikaji dengan rumusan
masalah, apakah cybersex dapat dikualifikasikan kejahatan Asusila dan
bagaimana Formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan
cybersex? penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
komparatif. Hasilnya yaitu Cybersex dapat dikualifikasikan kejahatan
Asusila karena Cybersex merupakan perkembangan lebih lanjut dari
kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan
teknologi computer atau jenis lainnya dan dapat dikualifikasikan sebagai
kejahatan Asusila karena aktifitas cybersek sudah masuk dalam katagori
asusila. Formulasi dalam upaya penanggulangan cybersex dalam KUHP,
Undang-undang Ponorafi dan Porno Aksi dan Undang-undang ITE belum
mengatur secara spesific karena cybersex merupakan kejahatan yang
sulit diidentifikasi dalam hukum pidana, maka perlu adanya Formulasi baru
baik dalam pengaturan ataupun perubahan pengaturan di KUHP, Undangundang
Pornografi

dan
Porno
Aksi
dan
Undang-undang
ITE.

Kata
kunci
:
tindak
pidana,
asusila,
cybersex