URGENSI UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN HASIL TINDAK PIDANA DI INDONESIA (PERBANDINGAN HUKUM: AUSTRALIA DAN THAILAND)

ABSTRAK
Tindak pidana dengan modus ekonomi merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia hal ini dapat diperparah apabila menjadi tindak pidana transnasional yang mana pelaku memindah tangankan hasil kejahatan yang bertujuan supaya hasil dari tindak pidana yang diperoleh tidak dapat ditemukan oleh penegak hukum yang berwenang, hal ini dapat diatasi dengan menerapkan perampasan aset kepada pelaku, namun di Indonesia banyak permasalahan terkait perampasan aset ini dimana perampasan hanya dapat dilakukan setelah mendapat kekuatan hukum tetap oleh pengadilan. hal ini menjadi penghambat dari jalannya proses hukum yang ada di Indonesia.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menganalisi data yang didapat dari kepustakaan seperti buku, jurnal, undang-undang yang terkait, maupun penelitian yang ada sebelumnya. Analisis dilakukan dengan melihat bagaimana pentingnya Rancanagan Undang-Undang yang terdapat konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture bagi kemajuan sistem hukum yang ada di Indonesia dengan melihat maupun membandingkan dengan negara lain yang sudah menerapkan konsep tersebut seperti Australia dan Thailand
Kata kunci : urgensi, perampasan aset, Non-Conviction Based Asset Forfeiture