KEABSAHAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362
KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut
secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil,
sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. semakin banyak
ditemukan pencurian yang terjadi di dalam keluarga, dimana pelaku-pelaku pencurian
tersebut adalah anggota dari keluarga itu sendiri. Tidak jarang pencurian tersebut
dilakukan oleh suami, istri, anak, cucu atau yang lainnya di dalam keluarga tersebut.
Adapun kasus pencurian dalam keluarga seperti kasus dilaporkannya tersangka
Bambang Kuswandi suwarsono, dkk oleh Abdul Rachman pada tanggal 23 Juli 2013
diperumahan pondok asri dengan cara mengambil sebuah unit mobil CRV dirumah
kediaman korban Abdul Rachman. Atas perbuatan tersangka, korban mengalami
kerugian sebesar Rp.300.000.000,-
adalah salah satu dari keluarga pelapor. Isu hukumnya adalah Apakah penerbitan
surat perintah penghentian penyidikan tentang kasus perkara dengan objek harta
waris yang belum dibagi dapat dibenarkan secara hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris
yaitu penelitian didasarkan pada analisis menggunakan penelitian Peraturan
Perundang-undangan terutama Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait penerbitan surat
perintah penghentian penyidikan tentang kasus perkara dengan objek harta
waris yang belum dibagi Menurut hukum yang tercantum dalam Pasal 109 ayat
Kata Kunci: Pencurian, Harta Waris dan SP3