PENIADAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAKrnPerubahan Undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan besar, termasuk peniadaan sanksi pidana bagi pejabat pemberi izin yang menyalahgunakan kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 165 Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Sedangkan untuk bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah dilakukan penelitian ini, pentingnya perumusan sanksi pidana terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian izin berusaha dalam Undang-undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pentingnya perumusan sanksi pidana tersebut untuk mengantisipasi adanya kecerobohan dan membuat pejabat berhati-hati dalam mengeluarkan izin pertambangan dan apabila pejabat pemberi izin berusaha dalam undang-undang minerba melakukan penyalahgunaan kewenangan maka undang-undang minerba yang diterapkan.rnKata kuunci : Sanksi Pidana, Penyalahgunaan Kewenagan, Pertambangan Mineral dan Batubara