TRUNOJOYO-Tugas Akhir -31504-190111100386-Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (689kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir -31504-190111100386-Abstract.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (90kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir -31504-190111100386-Chapter1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (182kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir -31504-190111100386-Chapter2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (254kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir -31504-190111100386-Chapter3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (208kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir -31504-190111100386-Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (93kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir -31504-190111100386-References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (146kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir -31504-190111100386-Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (65kB)
Abstract
Disharmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan ketidakselarasan aturan antara satu sama lain. UU No. 13 Tahun 1998 merupakan dasar hukum bagi lansia agar tidak diperlakukan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan memberikan ruang untuk melakukan aktivitas produktif guna menghasilkan barang dan/atau jasa agar tercapainya kesejahteraan secara mandiri. Lansia mempunyai hak untuk bekerja atau diperkerjakan dibidang formal maupun informal sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UU No. 13 Tahun 1998. Akan tetapi, adanya pengaturan tindak pidana perdagangan orang menjadi penghambat tercapainya kesejahteraan lansia secara mandiri terutama Pasal 2 ayat 1 UU TPPO memiliki rumusan unsur tindak pidana panjang serta tidak diberikan batasan dalam menerjemahkannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi atas disharmoni Pasal 2 ayat 1 UU TPPO dengan UU No. 13 Tahun 1998 dan mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan lansia.rn Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual.rn Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan unsur Pasal 2 ayat 1 UU TPPO memiliki penafsiran yang luas dan berdampak pada setiap orang yang memperkerjakan lansia dapat dikenakan sanksi pidana perdagangan orang karena telah memenuhi dua unsur utama yaitu unsur perbuatan meliputi merekrut atau mengajak dan unsur cara seperti menyalagunakan kekuasaan atau posisi rentan. Lansia yang diberikan jaminan atas hak dalam UU No. 13 Tahun 1998 untuk mencapai kesejahteraan secara mandiri menjadi terhambat karena setiap orang yang ingin mengajak lansia melakukan kegiatan produktif diambang suatu ketakutan bagi diri mereka. Oleh sebab itu, pengaturan terhadap lansia seharusnya menyesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang berubah begitu massif agar tercapainya kesejahteraan lansia.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM RANDIKA GUSTIAWAN |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | tppo; kesejahteraan; lanjut usia. |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 18 Oct 2026 12:25 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:23 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/32421 |
