KESETARAAN DEWAN PERWAILAN DAERAH DALAM LEGISLASI NASIONAL PERSPEKTIF TRIAS POLITIKA

ABSTRAKrn Kesetaraan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam legislasi nasional, memiliki fokus pada perspektif Trias Politika dan komparasi hubungan antara DPR/House of Representatives dan DPD/Senate di Indonesia dan Amerika. Pendekatan normatif dan konseptual digunakan untuk mengevaluasi realitas politik hukum di Indonesia terkait hubungan antara DPD dan DPR. Hasil analisis pembahasan menjelaskan bahwa kesetaraan DPD dalam legislasi nasional dapat selaras dan sesuai dengan tujuan konsep Trias Politika, namun pada kenyataannya kewenangan DPD memiliki keterbatasan, khususnya dalam bidang legislasi. Sistem bikameral di Indonesia membatasi peran DPD, menghambat representasi kepentingan daerah, dan menurunkan efektivitas check and balances terhadap DPR. Oleh karena itu, idealnya, sistem politik hukum dalam legislasi nasional Indonesia seharusnya bersifat bikameral dengan kewenangan yang seimbang antara DPD dan DPR, sesuai dengan prinsip Trias Politika, untuk mengatasi risiko absolutisme dan menciptakan check and balances yang efektif. Kendati demikian, tantangan dalam mewujudkan kewenangan seimbang tersebut perlu diatasi untuk meningkatkan peran DPD dalam proses legislasi nasional. Kata Kunci: DPD, Legislasi Nasional, Perspektif Trias Politika, Sistem Bikameral, Check and Balances, Politik Hukum, Legislatif Indonesia, Amerika.