PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI PONDOK PESANTREN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI (Studi Kasus di Pondok Pesantren Sa’idiyah Bangkalan)

ABSTRAKrnPenelitian ini membahas Penegakan hukum pidana di pondok pesantren sebagai upaya perlindungan hukum terhadap santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Sa’idiyah Bangkalan). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Huruf j Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren bahwa Penyelenggaraan Pesantren berasaskan “kepastian hukum”. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku santri. Dalam kesehariannya, Pondok pesantren memiliki ciri khas dan keunikan tidak terkecuali sistem hukum internal yang berbeda dengan hukum negara. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi pidana di pondok pesantren yang dapat mengancam hak-hak santri serta tidak sesuai dengan KUHP Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris yakni socio legal research dengan Pendekatan Fakta Fact Approach yang artinya menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi di lingkungan masyarakat pesantren. Analisis dilakukan mengenai kondisi eksisting pemberlakuan sanksi pidana terhadap santri di pondok pesantren Sa’idiyah sehingga nantinya akan diperoleh gambaran mengenai inti dan penjelasan dari realita yang sebenarnya terjadi yang dalam hal ini tentu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggar pidana di Pondok Sa’idiyah menggunakan sanksi internal hal ini dapat dilihat dari kondisi eksisting pemberlakuan sanksi pidana di pondok pesantren terhadap santri yang menggunakan aturan yang telah dibuat oleh pengurus dan pengasuh. Penegakan sanksi internal di pesantren Sa’idiyah dilakukan oleh pengurus pondok pesantren khususnya pengurus dibidang keamanan yang melibatkan pelaku, korban, pengurus, dan/atau ketua pesantren tanpa melibatkan aparat penegak hukum sebagaimana hukum negara.rnKata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pondok Pesantren, Perlindungan Hukum.