KETIDAKKONSISTENAN KONSEP PIDANA MATI DENGAN ATURAN TUJUAN PEMIDANAAN

ABSTRAKrnPenelitian ini membahas ketidaksesuaian konsep pidana mati dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Ketidakkonsistenan ketentuan mengenai pidana mati dan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan berimplikasi pada penegakan hukum pidana di masa yang akan datang karena Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memformulasikan tujuan pemidanaan yang pasti, sehingga penelitian ini membahas tentang apakah konsep pidana mati telah sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.rnMelalui pendekatan penelitian hukum Teoritis, penelitian ini melakukan analisis perbandingan antara konsep pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan.rnHasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam KUHP, pidana mati diterapkan sebagai hukuman paling berat yang hanya berlaku pada pelaku kejahatan tertentu. Konsep ini didasarkan pada teori absolut atau pembalasan, dengan tujuan utama memenuhi tuntutan keadilan dan memberikan balasan atas tindakan kejahatan. Namun, pendekatan ini kurang memperhatikan aspek rehabilitasi, edukasi, dan reintegrasi sosial dari pemidanaan, yang dapat menciptakan ketidakadilan dan mengabaikan perbaikan perilaku pelaku kejahatan.rnSementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengadopsi pendekatan moderasi pidana mati, yang berusaha mengintegrasikan konsep dari teori absolut dan teori relatif (tujuan pemidanaan). Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memisahkan pidana mati dari pidana pokok umum dan memperkenalkan mekanisme masa percobaan selama 10 tahun. Secara keseluruhan, penelitian ini mencerminkan pergeseran dalam konsep pemidanaan di Indonesia, dari pendekatan absolut (pembalasan) menuju pendekatan yang lebih moderat dengan penekanan pada tujuan pemidanaan yang lebih luas. Penelitian juga menggambarkan adanya perdebatan dan pertimbangan etis terkait penerapan hukuman mati, serta peran Indonesia dalam mengikuti tren internasional menuju penghapusan hukuman mati.rnKata Kunci : Pidana Mati, Tujuan Pemidanaan, KUHP, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana