PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU ZINA DI KEPULAUAN SAPEKEN MADURA

Perbuatan zina dalam hukum positif pidana Indonesia diatur di dalam pasal 284 dan dalam KUHP Baru perzinaan diatur di dalam pasal 415 adanya perubahan isi pasal yang progresif dalam KUHP tetap tidak menyurutkan masyarakat adat Sapeken dalam menerapkan hukum adatnya, Hal tersebut selaras dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan bagaimana penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di Kepulauan Sapeken, dan menganalisis bagaimana pengaturan sanksi pidana adat dalam penyelesaian kasus zina di Kepulauan Sapeken diberlakukan.rnMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan analisis kualitatif deskriptif digabungkan dengan pendekatan socio legal aprroach. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi (pengamatan), teknik komunikasi, dan studi dokumentasi.rnHasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di Kepulauan Sapeken masih dipertahankan berdasarkan korelasi hukum adatnya yang terpengaruh dari ajaran agama Islam. Sebagaimana teori receptio in complexu menjelaskan adanya hubungan antara pengaruh agama dengan hukum adat, seperti halnya yang terjadi di Kepulauan Sapeken yang mayoritas beragama Islam. Pengaturan sanksi adat pelaku zina di Kepulauan Sapeken sebelumnya telah diatur di dalam Qanun adat Sapeken yang kemudian bertahap telah diakomodasikan ke dalam Peraturan Desa Sapeken Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tertib Susila. Kata kunci: Hukum pidana adat Hukum adat Zina