Formulasi konsep "ADU DOMBA" perseorangan ataupun masyarakat berkaitan dengan tindak pidana pemilu (Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum)

ABSTRAKrnRumusan dalam Pasal 280 ayat 1 huruf d Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat frasa adu domba. Penggunaan frasa adu domba meskipundituangkan dalam Undang-Undang namun frasa ini tidak ada penjelasan Pasal maupun penjelasan dalam Undang-Undang lainnya. Konsekuensi dari ketiadaan Pasal memberi celah bagi setiap orang untuk memberikan penafsiran-penafsiran seacara subjektif jika ini dibiarkan maka tersirat adanya ketidakjelasan Norma. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keberadaan konsep adu domba dalam perspektif asas lex certa dan formulasi yang tepat bagi masa yang akan datang. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini ada dua kesimpulan penting yaitu: rumusan konsep adu domba tidak memenuhi asas kejelasan rumusan dan bertentangan dengan asas lex certa, kedua, kesimpulan frasa adu domba hendaknya dihapus agar tidak menimbulkan multitfasir. Saran yang tepat yaitu agar dilakukan revisi terhadap bunyi pasal tersebut diatas dan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan untuk pengujian yang bertujuan supaya jelas parameternya, serta dapat dirumuskan dengan jelas.rnrnKata Kunci : Konsep, Pemilu, Adu Domba