STATUS HUKUM PENDAFTARAN KAPAL LAUT PADA PERUSAHAAN PELAYARAN YANG MERUPAKAN USAHA PATUNGAN (JOINT VENTURE)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada Pasal 158 ayat (2) mengatur mengenai kapal laut yang dapat didaftarkan, salah satu persyaratan dalam peraturan pendaftaran tersebut menyatakan bahwa kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan, mayoritas sahamnya harus dimiliki warga negara Indonesia. Kapal laut yang telah didaftar akan mendapatkan grosse akta pendaftaran sebagai bukti hak milik serta dapat mengibarkan bendera Indonesia. Mengenai batas kapemilikan modal asing pada bidang angkutan laut diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Bidang Penanaman Modal yang menjelaskan batas kepemilikan modal asing maksimal 49% dari total keseluruhan saham. Menjadi menarik jika dikaji terkait status hukum pendaftaran kapal apabila terjadi peralihan saham kepada pihak asing apakah hal tersebut berakibat hukum pada pendaftaran kapal yang telah dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pendaftaran kapal laut tunduk pada Pasal 158 Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Perkapalan dan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhbungan Nomor: PM 39 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kapal. Jika terjadi peralihan saham kepada pihak asing setelah dilakukannya pendaftaran kapal maka hal tersebut akan menyebabkan pendaftaran kapal menjadi batal berdasar Pasal 27 Peraturan Menteri Nomor : PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal.

Kata kunci: pendaftaran, kapal laut, modal