TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SECARA DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KABUPATEN PAMEKASAN

Dari hari ke hari permasalahan anak-anak di Kota Pamekasan semakin meningkat dan semakin beragam pula permasalahannya yang menyebabkan mereka tergolong sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ragamnya permasalahan dari kasus kejahatan sexsual, pencurian, perkelahian, pencurian, penjambretan sampai kasus narkoba. Tantangan yang terberat dalam penyelesaian berbagai kasus tersebut antara lain tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung, alat penegak hukum yang responsive terhadap anak seperti tersedianya penyidik (polisi) anak, jaksa anak dan hakim anak dan pendamping anak atau pekerja sosial.
Penelitian ini menggunakan metode empiris, sedangkan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan (1) Bahwa penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diterapkan sebagaimana yang menjadi amanah dari UU-SPPA, yaitu dilaksanakannya Diversi sebagaimana yang telah di atur dalam UU-SPPA dan juga Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan; (2) Selama proses hukum berlangsung ABH tidak ditahan namun diserahkan kepada orang tua, jika orang tua tidak bersedia atau mengingat kondusifitas masyarakat lingkungan ABH tidak terjamin, maka ABH diamankan di Polres atau Polsek, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan ketentuan pasal 30 UU-SPPA; (4) pelaksanaan putusan hakim tidak dilaksanakan dengan sempurna karena lembaga yang seharusnya sudah ada dan siap untuk menerima ABH ternyata belum terbentuk, seperti lembaga latihan kerja, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA).
Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Anak, Pengadilan Anak