KEWENANGAN KURATOR DALAM PENGURUSAN BOEDEL PAILIT LINTAS BATAS NEGARA

ABSTRAK
Seiring dengan kemajuan informasi dan perkembangan industri yang kian pesat seolah menghilangkan batas-batas antara satu dengan yang lainnya. Perusahaan maupun investor dapat membangun mitra dan mengembangkan bisnisnya melewati batas negara untuk mencari pasar baru, serta aset tidak lagi dilokasikan di wilayah domestik melainkan dapat dilokasikan di luar negeri. Hal ini tentu berdampak pada kepalitan sebagai perluasan dari hukum perdagangan internasional. Akibatnya kurator selaku pengambil alih tanggung jawab dan kewajiban debitor atas segala harta palit menghadapi permasalahan bilamana harta palit berada di luar yuridiksi Indonesia, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran dan kedudukan kurator dalam penyelesaian permasalahan terkait kepalitan lintas batas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, hingga saat ini regulasi terkait kepalitan lintas batas negara di Indonesia belum ada, atas dasar hal tersebut terdapat 2 (dua) instrumen yang dapat dijadikan acuan yaitu dengan menerapkan model hukum oleh UNCITRAL model law on cross border insolvency atau dengan melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral/regional. Jika kedua instrumen hukum tersebut tidak tersedia di suatu negara maka untuk dapat melaksanakan eksekusi atas harta palit oleh kurator, seorang kurator dinyatakan tidak memiliki kedudukan untuk melakukan pemberesan atas harta palit yang berada di luar negeri.
Kata kunci : Kurator, Kepailitan Lintas Batas, Pemberesan Harta Palit.