TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12921-12.01.111.00052_ABSTRACT_TOC.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (27kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12921-12.01.111.00052_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (42kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12921-12.01.111.00052_CHAPTER 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (43kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12921-12.01.111.00052_CHAPTER 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (104kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12921-12.01.111.00052_CHAPTER 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (64kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12921-12.01.111.00052_CONCLUSION.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (31kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12921-12.01.111.00052_REFERENCES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (27kB)
Abstract
Pencemaran Lingkungan saat ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi masyarakat, dari pencemaran air, udara dan air laut. Hal ini menjadi tanggungjawab Korporasi yang mengganggu kesehatan serta kehidupan manusia. Setiap pengusaha yang mendirikan pabrik, harus mematuhi aturan dalam UUPLH, terutama mengenai pembuangan limbah pabrik. Aturan mengenai larangan yang tidak dapat dilakukan oleh pengusaha sangat jelas disebutkan pada Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai j UUPPLH. Hal ini seperti yang terjadi di Kota Surabaya, maka penelitian ini meneliti PENCEMARAN AIR LIMBAH INDUSTRI OLEH PT. X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PPLH, dengan 2 rumusan masalah yaitu, dapatkah limbah hasil industri PT X dikualifikasi sebagai pencemaran lingkungan menurut UUPLH dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh PT.X.
Penelitian ini dengan menggunakan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jenis penelitian yuridis sosiologis (empiris) yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.
Kesimpulan pertama yaitu PT.X dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran lingkungan menurut UUPLH dikarenakan berdasarkan hasil tanggapan masyarakat mengatakan air mereka tercemar, menimbulkan bau menyengat serta menyebabkan terhambatnya aliran air yang menyebabkan banjir. Sebagaimana pada Pasal 20 mengenai Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Pasal 21 tentang Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan melanggar Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, 68, dan Pasal 69 UUPLH Bab X tentang Hak, Kewajiban, dan Larangan, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, yaitu sanski administrasi, pemberhentian usaha dan lainnya sebagaimana diatur dalam UU.
Kata kunci : UUPLH
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM MUHAMMAD FAJAR P |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | UUPLH |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 18 Oct 2026 12:14 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:23 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/32376 |
