STATUS KEHALALAN PRODUK PANGAN IMPOR DI INDONESIA YANG TIDAK BERLABEL

Produk pangan impor yang diperdagangkan di Indonesia tanpa adanya label halal maupun keterangan tidak halal beredar di salah satu supermarket H di daerah Surabaya dan online shop. Importir belum memberikan hak atas informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kondisi dan jaminan produk sehingga mengaburkan status kehalalan produk pangan impor. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas produk pangan impor yang tidak berlabel halal dan tidak mencantumkan keterangan tidak halal dan menganalisis akibat hukum atas importir yang tidak mencantumkan label halal maupun keterangan tidak halal pada produk impor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif. Dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas produk pangan impor yang tidak berlabel halal dan tidak mencantumkan keterangan tidak halal di Indonesia untuk saat ini belum ada yang bertanggung jawab sehingga importir tidak dapat dibebankan tanggung jawab dan dikembalikan kepada pemerintah. Selain itu, akibat hukum atas importir yang tidak mencantumkan label halal maupun keterangan tidak halal pada produk impor baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya belum mengatur akibat hukumnya dikarenakan timeline dari sertifikasi halal khusus untuk produk makanan dan minuman yaitu sampai 17 Oktober 2024.