PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEJAKSAAN

Dalam pemberantasan korupsi, dibentuklah sebuah lembaga khusus yang disebut dengan KPK lembaga ini dibentuk kusus untuk menangani kasus korupsi di Indonesia. Dalam menjalankan Pasal 6-Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memiliki wewenang berkordinasi dengan lembaga yang memiliki wewenang yang sama, seperti berwenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Lebaga seperti Kepolisian dan Kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi apabila kasus tersebut merugikan Negara dibawah 1 Miliar rupah dan sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih dan menyidik tindak pidana korupsi diatas 1 Miliar rupiah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengenalisis bagaimana penafsiran KPK dan Kejaksaan dalam menjalanka Pasal 11 UU Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.rnMetode penelitaian yang digunakan merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tresier. Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan itepretasi dan penafsiran hukum guna untuk membagun argumentasi hukum.rnHasil penelitian ini menunjukan mengenai wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terdapat perbedaan penafsiran dalam menjalankan Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebabkan adanya benturan dan tumpang tindihnya antar Undang-undang. Sehingga diperlukanya aturan yang jelas dan kongkrit agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.