KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DALAM MENGATASI PENGGUNAAN BOM IKAN SEBAGAI PEMICU KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI PAMEKASAN

Secara administratif wilayah laut Pamekasan terbagi menjadi dua yaitu Sebelah utara Pamekasan berbatasan langsung dengan laut jawa, dan sebelah selatan pamekasan berbatasan langsung dengan selat madura. Diapit oleh laut jawa, dan selat madura menjadikan Pamekasan kaya akan potensi dibidang perikanan. Dalam hal ini potensi perikanan tangkap memiliki potensi yang dapat diperhitungkan ada pada beberapa kawasan penghasil ikan di Kabupaten Pamekasan yaitu Kecamatan Batumarmar, Pasean, Tlanakan, Larangan, Galis dan Pademawu. Hal yang menarik perhatian yakni Alat tangkap ikan jenis pukat harimau dan bom condet masih banyak dipergunakan nelayan Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dua jenis alat tangkap ikan itu merupakan salah satu pemicu rusaknya terumbu karang sebagai tempat hunian ikan-ikan kecil di daerah Pamekasan. Alat sejenis pukat harimau dan bahan peledak (bom condet/long), masih menjadi pilihan mayoritas nelayan di Pamekasan. Sehingga akan dibutuhkan sebuah kebijakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut secara bersama atau kolektif.
Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dan dengan analisis dalam penelitian ini menggunakan yuridis kualitatif, yang mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum.
Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana menggunakan bahan peledak sebagai bom ikan di Pamekasan masih menggunakan Pasal 84 Undang-undang Perikanan. Adapun Kepolisian Pamekasan dinilai masih kurang dalam upaya pencegahan secara preventif dalam tindak pidana tersebut. Dan juga vonis majelis hakim terhadap pelaku kejahatan penggunaan bom ikan dinilai tidak sesuai dengan asas ‘Lex Specialist Derogat Legi Generali”.