KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN SAMPAH DI DESA TELANG KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Mengingat besarnya volume sampah yang tiap hari yang ada di kabupaten bangkalan meningkat pertahunnya, apalagi didaerah telang sampai kamal, sampahnya sampai melebihi tempat sampah yang telah disediakan dan mengganggu aktivitas warga serta memberikan bau yang tidak sedap bagi warga sekitar dan mengganggu pengguna jalan, diperlukan upaya penanganan yang serius sehingga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan di masa mendatang. Salah satu upaya Pemerintah Kota bangkalan dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan sampah adalah mengoptimalkan peranan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai salah satu Dinas pemerintah kota untuk menangani permasalahan sampah. Oleh karena itu penelitian dilakukan untuk memaparkan hal-hal yang berkaitan kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan sampah di desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
Metode penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan undang- undang beserta kasus.
Hasil penelitian ini menunjukkanbahwaKewenangan Pemerintah dalam penataan dan pengaturan sampah di Desa Telang belum mencerminkan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pegelolaan sampah nasional. hal ini dibuktikan masih menumpuknya sampah di Desa Telang, disamping itu kenerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan belum dijalankan dengan optimal khusunya dalam penanggulangi masalah sampah yang ada di Desa Telang, ditambah lagi kurangnya kesadaran mahasiswa UTM dan masyarakat telang untk tidak membuang sampah secara sembarangan.

Kata kunci : Kewenangan – Pemerintah Derah - Sampah