KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MEMBATALKAN PERATURAN DESA

Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam NKRI. Salah satu bentuk kewenangan tersebut yaitu berupa membentuk Peraturan Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Namun terdapat permasalahan dengan adanya regulasi yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembatalan terhadap Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, sedangkan Peraturan Desa sebelum disahkan dilakukan evaluasi juga oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan membatalkan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta. Melakukan yudicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait pembatalan yang kewenangannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.
Kata kunci: Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, pembatalan, evaluasi, kewenangan