PEMBATASAN PRODUKSI NUKLIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) merupakan perjanjian multilateral yang membebani negara dalam membatasi dan pelucutan senjata nuklir, kecuali negara NWS ((Nuclear Weapon States) yang mempunyai pengecualian atas kepemilikan senjata nuklir, dan dibantu oleh IAEA (International Atomic Energy Agency) dalam melakukan promosi penggembangan nuklir untuk tujuan damai, yang dinaungi oleh dewan keaman PBB dalam menjalankan tugas untuk mempertegas kedudukanya dalam melakukan pemeriksaan terhadap negara yang memproduksi senjata nuklir untuk kepentingan militer, dan yang mempunyai wewenang dalam memberlakukan sanksi terhadap negara yang melanggar ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah hukum internasional. penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana ketentuan bagi Negara yang mengakhiri perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty dalam memproduksi nuklir?, serta Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Negara Nuclear Weapon States yang mempunyai pengecualian dalam memproduksi senjata nuklir?
Pendekatan penelitian ini, yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan Statute Approach adalah cara pendekatan melalui menganalisis undang-undang atau peraturan-peraturan yang menghasilkan analisis deduktif, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan atas perjanjian hukum internasional yanag sudah ditetapkan.
Dari hasil penelitian hukum yang telah dilakukan dengan metode penelitian yang sudah disebut diatas maka memperoleh kesimpulan bahwa, perjanjian NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) melahirkan pemberian hak dan pembebanan kewajiban terhadap semua negara didunia tanpa melihat status dan kedudukan suatu negara, perjanjian ini melekat dan memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan demi stabilitas perdamain dan keamanan dunia.
Kata Kunci: NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty), Nuklir, dan dewan keamanan PBB, IAEA (International Atomic Energy Agency).