ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Presiden menjadi kontroversi karena mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga tidak berlaku lagi. mengingat sebelumnya Putusan Mahkamah Konstitusi sudah melakukan pengujian Formil terhadap UU Cipta Kerja dan diputuskan bahwa UU Cipta Kerja masuk kategori Inkonstitusional bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui permasalahan dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Untuk Mengetahui Terciptanya peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (State approach) dan Pendekatan Kasus (Case approach).rnHasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan Perppu Cipta Kerja tidak memiliki alasan kuat seperti kegentingan yang mengharuskan Perppu tersebut diterbitkan. Perppu tersebut diterbitkan dengan alasan kekosongan hukum. Dan Secara legalitas terbitnya Perppu Cipta Kerja cacat formil dan harus batal demi hukum, karena penerbitan Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.