KEDUDUKAN PENDAMPING DESA DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pendamping desa merupakan seseorang yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pendampingan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional baik di Kabupten maupun Kecamatan serta Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) status pendamping desa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. (2) mengetahui bagaimana menempatkan pendamping desa dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berkaitan dengan kedudukan pendamping desa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Teknik Pegumpulan bahan hukum yakni dengan cara inventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendamping desa merupakan tenaga kerja kontrak dibawah naungan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pemerintah mengikat mereka dalam kontrak kerja selama jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan. (2) pendamping desa masih banyak dibebani dengan tugas tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan pemerintahan desa, hal tersebut tidak sesuai dengan tugas Pendamping desa yang di fokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa melalui proses belajar sosial.

Kata Kunci : Kedudukan, Pendamping desa, Pemerintahan desa