Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Kualifikasi Delik Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang uji materil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengabulkan permohonan pemohon untuk menghapuskan frasa “dapat” dalam pasal tersebut. Dengan demikian, frasa “dapat” dalam Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut ternyata akan berimplikasi secara tidak langsung dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap kualifikasi delik tindak pidana korupsi. Penelitian skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Konseptual. Dalam tinjauan pustaka akan dibahas tentang pengertian tindak pidana, kebijakan kriminal, sifat melawan hukum, delik tindak pidana, dan korupsi. Hasil penelitian ini memaparkan tentang perubahan kualifikasi delik tindak pidana korupsi, semula merupakan delik formil berubah menjadi delik materil. Makna delik materil tersebut harus dibuktikan adanya kerugian negara secara nyata (actual loss).
Kata Kunci : Implikasi, Mahkamah Konstitusi, Korupsi