PENERAPAN DIVERSI DI TINGKAT PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Maraknya perilaku anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam mengendarai kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Padahal jika dipandang bagian sisi umur anak, yang berumur 17 tahun di wilayah Sumenep sudah bisa mengendari sepeda motor. dalam menerapkan diversi ada 3 bentuk konsep mekanisme pelaksanaan diversi oleh kepolisian, yaitu: Musyawarah polisi pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku), Musyawarah keluarga para pihak yang terlibat diversi adalah polisi, pelaku dan/atau orang tua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan dan musyawarah polisi, pelaku dan/atau orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah). Sesuai Pasal 81, ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6). Polisi Sebagai suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepolisian. dengan keadilan Restoratis berdasarkan pasal 1 angka 6 UU SPPA yang mana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Kata kunci: Anak, Pelanggaran Lalu Lintas, Diversi, Kepolisian