PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBOCORAN IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA SITUS (WEBSITE) PENGADILAN DAN DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki perlindungan khusus yaitu
penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Namun beberapa putusan perkara
pidana Anak dalam situs Pengadilan dan Direktori Putusan yang menyebutkan
identitas anak secara lengkap, dimana menurut Pasal 19 UU RI No 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa identitas anak yang
berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan dari pemberitaan media cetak
maupun elektronik, dan diatur juga mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang
yang melanggar pasal tersebut yang dijelaskan pada Pasal 97 UU RI No 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun belum ada yang menindak
lanjuti kasus tersebut sampai ke pengadilan, karena belum diketahui secara jelas
siapakah yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran ini.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan
isu hukum yang diteliti.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku yang seharusnya
bertanggungjawab secara pidana atas pembocoran identitas anak yang berhadapan
dengan hukum adalah pengelola dari situs Pengadilan dan Direktori Putusan
Mahkamah Agung yaitu petugas informasi dan dokumentasi sebagai pegawai
yang ditunjuk penanggungjawab untuk memberikan pelayanan informasi kepada
publik. Dimana penanggungjawab atas informasi dan dokumentasi tersebut adalah
Ketua Pengadilan. Sedangkan pada Direktori Putusan, pengelola dari situs atau
website dari Direktori Putusan tersebut adalah Kepaniteraan Mahkamah Agung
atau panitera dalam hal informasi yang berhubungan dengan perkara.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembocoran Identitas Anak yang
berhadapan dengan hukum, situs Pengadilan dan Direktori