Pengawasan Izin Pendirian Toko Modern Di Kabupaten Bangkalan

Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar pemerintah Kabupaten Bangkalan mengaturnya dalam Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pasar Modern. Perda yang ada diharapkan dapat melindungi pasar rakyat karena banyaknya Pasar Modern, namun realitanya masih banyak Toko Modern yang melanggar aturan jarak maupun jam operasional, yang di atur dalam pasal 27 ayat 3 huruf b. Dengan demikian Perlindungan terhadap pasar tradisional yang seharusnya lebih terjamin dengan adanya Perda tersebut, namun realitanya masih banyak Toko Modern yang melanggar ketentuan, sehingga adanya pengawasan dalam izin pendirian Toko Modern menjadi peran penting adanya pemberian izin Toko Modern. Sehingga penulis akan membahas tentang mekanisme izin pendirian Toko Modern di Bangkalan, dan pengawasan izin opersional/pendirian Toko Modern di Kabupaten Bangkalan.rnMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dan sumber data primer dan sekunder, menggunakan pendekatan sosiologi hukum..rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Penerbitan izin Berusaha khususnya Toko Modern menjadi wewenang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam Pendirian Toko Modern tentunya dalam Permohonan izin pendirian Toko Modern harus memenuhi persyaratan, seperti dokumen Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy NPWP, BPJS, Akta pengesahan dan NIB serta IMB. selain itu dalam pengawasan Toko Modern di Bangkalan dari tahun ke tahun mengalami perubahan teknis, seperti pengawasan yang seharusnya dilakukan secara langsung, semenjak di berlakukan teknis baru dengan berbasis resiko. Adanya Toko Modern yang melanggar aturan upaya pembenahan saat ini yang di lakukan pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap Pasar Tradisional yaitu dengan menghentikan Penerbitan izin Toko Modern dan membenahi Toko Modern sampai Revisi Perda selesai.