ANALISIS PEMBAYARAN UJRAH DENGAN MENGGUNAKAN TANAH HIBAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS: ASTA TINGGI KABUPATEN SUMENEP)

Wisata realigi Asta Tinggi dapat dikatakan salah satu tempat wisata yang paling banyak diminati di Kabupaten Sumenep. Di mana dalam pengolahannya ada dalam bentuk Yayasan, serta memiliki pekerja yang disebut sebagai penjaga makam Asta Tinggi dalam jumlah yang cukup banyak.
Para penjaga makam Asta Tinggi tidak mendapatkan upah sepeserpun atas pengabdiannya, sehingga kerajaan Sumenep memberikan sebidang tanah pecaton dengan berupa hibah untuk dikelola dan diambil manfaatnya atas pengabdiannya merawat kerajaan.
Hal yang menarik untuk diteliti dari tempat wisata ini adalah sistem Upah atau dalam Ekonomi Islam biasa disebut Ujrah untuk para penjaga makam Asta Tinggi. Dimana beberapa penjaganya menyebutkan bahwa mereka diberi upah dalam bentuk tanah. Pada setiap orang mendapatkan tanah dengan jumlah yang berbeda. Selain itu juga terdapat syarat yang di mana tanah yang mereka terima hanya boleh dikelola dan diambil manfaatnya namun dengan catatan tidak boleh diperjual belikan. Hal lain yang menjadi daya tarik penulis untuk mengangkat penelitian ini, di mana sistem pengupahan atau Ujrah menggunakan pemberian tanah hibah sangatlah jarang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, dikarenakan hanya uang yang selalu digunakan untuk menjadi timbal balik dari jasa maupun pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di masyarakat pada umumnya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan observasi (PTT) (nonparticipant observation). adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan secara dokumentasi, wawancara serta observasi. Sedangkan untuk menganalisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan melakukan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian hibah yang terjadi di Desa Kebon Agung, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep yaitu pemberian harta melalui hibah tanah kepada para penjaga Asta Tinggi yang telah menjadi abdi dalam, pihak Kerajaan Asta Tinggi memberikan syarat yaitu tanah perceton yang dihibahkan tidak boleh diperjualbelikan, penerima hibah diperbolehkan mengelola dan mengambil manfaat dari tanah peceton yang dihibahkan oleh Kerajaan Asta Tinggi.
Tinjauan hukum Islam tentang praktik pemberian tanah hibah yang di syaratkan atas tanah peceton tersebut, hukumnya tidak boleh karena tambahan syarat tertentu dalam akad muamalah yang belum diatur dalam nash akan mengakibatkan terhalangnya tujuan akad, pada tambahan persyaratan hibah yang diajukan oleh pihak pemberi hibah kepada pihak penerima mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat, rukun hibah dan syarat sah barang yang dapat dihibahkan, bertentangan dengan konsep maupun tujuan akad hibah, yang mana penjaga Asta Tinggi mendapatkan tanah hibah tersebut, berdesarkan upah atau ujrah atas pengambdiannya pada Kerajaan Asta Tinggi, yang tidak mendapat upah, sehingga mendapatkan tanah peceto dengan menggunakan akah hibah.