Tanggung Jawab Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia Provinsi Jawa Timur

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Jadi, Pekerja Migran Indonesia meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, dan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Banyaknya pekerja migran di Indonesia menimbulkan berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah perdagangan manusia. Permasalahan perdagangan manusia menjadi masalah serius terutama bagi pekerja migran mengingat menurut laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang perdagangan manusia (Trafficking in person) Indonesia berada di Tier 2 dalam penanganannya terhadap perdagangan manusia. Penelitian ini mengkaji secara khusus mengenai tanggung jawab pemerintah Jawa Timur terhadap perlindungan pekerja migran dan apakah kebijakan peraturan di Jawa timur telah mampu memberikan perlindungannya bagi pekerja migran dalam Tindakan perdagangan manusia. Diambil daerah Jawa Timur karena merupakan daerah penghasil pekerja migran terbanyak di Indonesia. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yang menjadi alasan agar dapat memahami secara konseptual mengenai konsep-konsep tanggung jawab Perlindungan Pekerja Migran terhadap tindakan perdagangan manusia Provinsi Jawa Timur serta keefektifan kebijakannya serta analisis dari regulasi terkait. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Data ini kemudian dianalisis dengan metode analisis deksriptif analisis.rnHasil penelitian ini adalah Pemerintah provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaannya telah melakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan undang-undang No. 18 tahun 2017 yang tertera pada pasal 40. Upaya perlindungan dilakukan secara preventif dan represif. Kebijakan peraturan daerah dan peraturan gubernur telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Namun, pelaksanaan tersebut kurang merata sehingga faktanya masih banyak kasus pekerja migran, meskipun terwujud dalam penanganannya, masih dirasa kurang maksimal dikarenakan menjadi tanggung jawab dari pihak PMI maupun pemerintah dan stake holder terkait.