KEWENANGAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Pembentukan lembaga negara yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk
melakukan pemberantasan korupsi bukan hal yang baru lagi dalam sistem kelembagaan yang
ada di Republik Indonesia, akan tetapi pembentukan dari lembaga negara ini memiliki
potensi untuk terjadinya tumpang tindih kewenangan atau overlapping antara satu lembaga
dengan lembaga negara lainnya yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang sama, salah
satunya adalah pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dibentuk sebagai
bentuk upaya untuk pemberantasan praktik pungutan liar di Indonesia, dimana pungutan liar
juga sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, oleh karena itu perlu untuk dilakukan
penataan terkait dengan keberadaan daripada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk
mengatasi permasalahan tersebut. Penulisan skripsi terkait dengan persoalan tersebut adalah
dengan menggunakan metode penelitian normatif atau normatif law research yaitu dengan
mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan pembentukan Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan menggunakan pendekatan statue approach,
historical approach dan comparative approach. Adapun hasil dari penelitian ini adalah
menunjukkan bahwa pembentukan lembaga negara baru yang memiliki tugas, fungsi dan
wewenang untuk melakukan pemberantasan korupsi seperti salah satunya adalah
pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar harus mempertimbangkan beberapa
aspek seperti tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki serta manfaat daripada pembentukan
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Disisi lain penataan daripada keberadaan Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar juga perlu untuk dilakukan meminimalisir potensi
overlapping yang akan terjadi denagn lembaga negara lainnya.
Kata Kunci : (kewenangan, satuan tugas sapu bersih pungutan liar, hukum tata negara)