ANALISIS PENETAPAN STATUS DAN TINGKAT BENCANA NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Pelaksanaan Hukum Tata Negara Darurat tentu memiliki beberapa problematika-problematika yang cukup berarti bagi warga negara. Problem hukum tersebut dapat berupa kekosongan hukum, kekaburan norma ataupun pertentangan peraturan. Berbicara mengenai kekaburan norma hukum darurat, Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UUPB) dalam hal penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah indikatornya tidak menjelaskan kriteria kuantitatif.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach).Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa penentuan Status dan Tingkatan Bencana Nasionaldapat diukur dengan menggunakan kriteria kuantitatif dalam penentuan yang termaktub jelas dalam regulasi. Selama ini status dan tingkat bencana nasional sangat mempengaruhi tindakan penanganannya. Selanjutnya apabila limitation of time memiliki tolok ukur yang jelas, posisi darurat seperti ini memiliki kepastian hukum dan tidak disalahgunakan secara sewenang-wenang oleh pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan.