PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK SURABAYA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.4 TAHUN 2019

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen di luar pengadilan. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah perubahan penetapan nilai gugatan dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah diterapkan terhadap penetapan ganti rugi dalam penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK Kota Surabaya dan juga mempelajari Pertimbangan BPSK Kota Surabaya dalam menetapkan besarnya ganti rugi dalam penyelesaian sengketa konsumen.rnMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer seperti wawancara dan data sekunder, mencakup bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari buku maupun artikel.rnHasil dari penelitian ini menunjukan, bahwa PERMA No. 4 Tahun 2019 itu hanya berlaku bagi penyelesaian kasus di Pengadilan tetapi tidak berlaku terhadap penyelesaian sengketa di BPSK. Untuk itu, adanya perubahan penetapan nilai gugatan dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 tidak mempengaruhi terhadap penetapan ganti rugi dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Surabaya. BPSK Kota Surabaya dalam mempertimbangkan nilai ganti rugi yang harus diberikan merujuk pada permintaan Konsumen akhir dalam aduannya.