Implementasi Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pariwisata Di Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep

Kedudukan UMKM pariwisata sangatlah penting sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan perlu untuk memberikan perlindungan hukum dan diberdayakan agar dapat terus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Tak terkecuali UMKM pariwisata yang berada di Kecamatan Gili Genting yang oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep melalui Perda Ripparkab ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata kabupaten. Berkaitan dengan itu perlu untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting dan Apakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting sudah sesuai dengan Perda Ripparkab.rn Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis dengan perspektif hukumnya yang terletak pada analisis berbagai undang-undang yang memiliki kaitan dengan permasalahan.rn Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep memberikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM melalui program kerjanya, namun karena kurangnya sosialisasi serta kondisi sumber daya manusianya yang rendah menjadikan UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting tidak bisa mengaksesnya. Selain itu, perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan Perda Ripparkab khususnya dalam perlindungan HKI produk UMKM yang masih belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.