TANGGUNG JAWAB ATAS KEHILANGAN BARANG YANG BERHARGA DALAM PENGIRIMAN BARANG

Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang jasa layanan pos. Penyelenggara pos sendiri merupakan perwujudan dari fungsi pengangkutan, yaitu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Selama proses pengiriman barang tidak selalu berjalan dengan lancar kadangkala masih sering terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, misalnya keterlambatan, kerusakan bahkan hingga kehilangan barang kiriman. Hal tersebut dapat diakibatkan dari berbagai faktor salah satunya diakibatkan oleh hal-hal yang tidak terduga seperti bencana alam atau bahkan diakibatkan oleh kelalaian pihak PT. Pos Indonesia sendiri, kemudian disebut dengan wanprestasi. Jika terjadi hal demikian PT. Pos Indonesia harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah diperbuat.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang – undangan, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa standar pengiriman barang d PT. Pos Indonesia terutama dalam hal-hal yang dapat menghilangkan kewajiban PT. Pos Indonesia untuk bertanggung jawab apabila terbukti melakukan wanprestasi tidak sesuai dengan Pasal 470 dan Pasal 471 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos juga tidak aturan khusus yang mengatur itu. Bentuk tanggung jawab PT. Pos Indonesia terhadap kehilangan barang yang berharga yaitu mengganti kerugian sebesar nilai jaminan ganti rugi ditambah 10 kali biaya pengiriman, kecuali jika pihak PT. Pos Indonesia Bangkalan dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukanlah kesalahan dari PT. Pos Indonesia Bangkalan, melainkan akibat kelalaian pengirim atau karena keadaan memaksa, seperti bencana alam.

Kata kunci : Pengiriman barang,kehilangan,tanggung jawab