Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penjualan Narkotika Golongan I secara Ilegal

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dan juga menjadi kejahatan terorganisir. Di indonesia narkotika tersebar luas tanpa memandang golongan usia, jenis kelamin, atau status sosial. Peredaran narkotika tidak lepas dari perantara yang memudahkan antara pembeli dan para bandar dalam transaksi jual beli narkotika. Beberapa faktor menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika adalah mendapat keuntungan besar dalam waktu singkat (berupa uang atau barang narkotika untuk dikonsumsi sendiri), rendahnya tinngkat pendidikan bahkan ancaman dari bandar narkotika. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui putusan pengadilan nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Sda telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penerapannya dalam teori pemidanaan.rnMetode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dengan pemdekatan penelitian menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan pendeskripsian terhadap penelitian dari data yang diperoleh serta menggunkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan putusan Nomor: 502/Pid.Sus/2022/PN Sda. Sedangkan sumber data penelitian ini yakni sekunder, primer dan tersier.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan membeli, menjual, perantara dalam transaksi jual beli narkotika telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan samksi pidana beda-beda tergantung jenis, beratnya narkotika.