Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pabrik Rokok Sampoerna Dengan Petani Tembakau (Studi Kasus Di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)

Tidak banyak dari masyarakat saat ini termasuk pada petani tembakau dan pabrik rokok Sampoerna di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan yang tidak melakukan kontrak atau kerjasama sesuai dengan aturan yang telah disepakati di awal seperti adanya prestasi yang tidak terpenuhi antara petani tembakau dan Pabrik Rokok Samperna. Pada syirkah mudharabah merupakan syirkah kerjasama antara dua orang atau lebih dan keuntungannya di bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini petani tembakau dan pabrik rokok Sampoerna tidak melakukan kerjasama sesuai dalam kontrak yang dikakukan di awal salah satunya yaitu pabrik rokok yang tidak mau membeli tembakau dari petani tersebut lantaran hasil panennya kurang berkualitas sehingga menimbulkan kerugian kepada petani tembakau.
Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah praktek pelaksanaan akad kerjasama antara Pabrik Rokok Sampoerna dengan petani tembakau di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dan Tinjauan Fiqih Muamalah keuntungan dan kerugian kerjasama antara Pabrik Rokok Sampoerna dengan Petani Tembakau di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, pengumpulan data yaitu berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan observasi kemudian penarikan kesimpulkan dengan metode deduktif.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pabrik Rokok Sampoerna dengan petani tembakau di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, mengenai Fiqih Muamalah dengan syirkah mudharabah mereka sudah belum memenuhi yaitu akad kerjasama yang dilakukan oleh pabrik rokok dengan petani tembakau tidak diperbolehkan rusak (fasid) karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad kerjasama dalam teori Hukum Islam, kerena dalam pengelolaan kerjasama kedua belah pihak ada yang rugikan dan terdapat unsur ketidakjelasan akad (qharar) terhadap adanya beban yang diterima oleh pihak petani tidak boleh menjual hasil tembakaunya ke pihak pabrik ketika hasil tembakaunya tidak berkualitas padahal dalam bersosialisasi tidak ada akad seperti itu, dengan adanya pihak pabrik memutuskan sendiri tidak ada kesepakatan kedua belah pihak.