PERBANDINGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Studi Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng. dan Putusan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN. Sby)

Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak menjamin mudah saat pelaksanannya. Oleh karena itu, terdapat dua putusan yang dijadikan sebagai bahan perbandingan yakni Putusan No. No. 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng dan Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PN.Sby terkait dengan perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan perbandingan hukum permasalahan eksekusi kedua perkara tersebut dan juga upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntaskan perkara tersebut. Metode penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dilakukan analisis secara preskriptif.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjamin suatu putusan dilaksanakan, pihak yang menang dapat melakukan beberapa upaya hukum maupun non hukum untuk melawan pemerintah daerah. Kewenangan mengadili Putusan No. 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng dan Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PN.Sby masih dalam lingkup pengadilan negeri atau peradilan umum. Sedangkan untuk selanjutnya setelah adanya Perma 2 Tahun 2019 perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa secara khusus diperiksa dan diadili dalam hanya dalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.