PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SUAP PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI MENGENAI MONEY POLITICS PADA PEMILIHAN KEPALA DESA)

Kepala desa dipilih langsung oleh pendeduk desa pemilhan kepala desa bersifat langsung,umum, bebas rahasia, jujur, dan adil, calon kepala desa melalkukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dalam jangka waktu 3 hari, dalam kampaye tersebut ada larangan yang tidak boleh dilakukan seperti yang disebut dalam permendagri no 112 tahun 2014 pasal 30 huruf j” menjanjiakan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampaye”, meskipun secara jelas dilarang tapi pada kenyataannya perbuatan tersebut masih dilakukan bahkan sebelum masa kampaye, perbuatan tersebut secara jelas meruapakan tindak pidana seperti yang diatur dalam Undang-undang no 3 Tahun 1999 tentang pemilu pasal 73 Ayat (3).penulisan skripsi terkait persoalan tersebut adalah mengunakan metode penelitian Sosio-Legal yaitu dengan mengkaji aturan-aturan yang berlaku dan penerapannya berkaitan dengan money politics pada pemilihan kepala desa dengan menggunakan pendekatan statutes approach, dan pendekatan case approuch. Adapun hasil dari penelitian ini dalam upaya penanggualangn tindak pidana suap pada pemilihan kepala desa menunjukan bahwa belum maksimalnya penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum baik dari kepolisin, kejaksaan, sampai kepengadilan dalam upaya menaggulangi money politics pada pemilihan kepala desa serta aturan yang masih kurang jelas terkait perbuatan money politics dan kurangnya peran serata masyarakat khususnya masyarakat desa dalam bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menanggualangi perbuatan suap pada pemilian kepala desa.

Kata Kunci: Penanggulangan tindak pidana suap, pemilihan kepala desa, Studi money politics.