PENERAPAN PENGATURAN KERJASAMA PENGELOLAAN ASET DESA TERDAPAT BUMDES ALAS MUSIM KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN

AbstrakrnMenurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2021, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyakarat, hak asak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam setiap pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Seiring dengan semakin derasnya perkembangan zaman secara global,penyelenggaraan pemerintah di indonesia berubah, ditandai dengan ditandai dengan sistem pemerintahan yang dulu sentralistik dan sekarang menjadi Desentralisasi.Dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tantang pengelolaan aset desa. peraturan ini dirancang supaya fungsi desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan desa.Dimana, Dalam hal ini upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintahan Indonesia melalui badan pemerdayaan masyarakat dan pembangunan desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelolah oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. namun dalam pengelolaan BUMDes memiliki permasalahan yang sering muncul seperti yang terjadi di Desa Alas Rajah yang menjadi faktor utama adalah belum optimalnya pengelolaan aset desa dimana masih rendahnya kompetensi SDM yang ada di desa.Oleh sebab itu banyak amanat dari Peraturan Pemerintah yang tidak diterapkan di Desa Alas Rajah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, yang mana digunakan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana penerapan kerjasama dalam pengelolaan aset desa pada BUMDes Alas Musim dan Bagaimana Efektifitas Penerapan prinsip pengelolaan BUMDes Alas Musim pada Kerjasama antara BUMDes dengan Alas Rajah. Dengan tujuan untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan antara BUMDes dengan Desa Alas Rajah yang telah memenehui prinsip pengelolaan BUMDes yang di Atur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yang digunakan Kualitataif yang dilakukan dengan wawancara langsung dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah Kepala Desa dan pegawai BUMDes yang diklasifikasikan memiliki hubungan kerjasama dengan BUMDes terdiri dari Sekertaris, dan pegawai lain yang mana melakukan pengoprasian dalam melaksanakan tahapan dalam melakukan pengelolaan aset desa.