ANALISIS ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR)SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF (PSA) MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Online Dispute Resolution (ODR) merupakan metode baru yang belum banyak dikenal oleh masyarakat di Negara Indonesia tetapi sudah banyak dilakukan dinegara lain seperti, Amerika, Eropa, China, Afrika, bahkan Singapore sudah menjalankan metode tersebut. hal ini menarik untuk diteliti karena selain banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang penyelesaian sengketa alternatif Online Dispute Resolution (ODR). penilitian skripsi ini mempunyai rumusan masalah bagaimana keabsahan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai penyelesaian sengketa alternatif menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia. dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif Menurut Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia” Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang sudah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Online Dispute Resolutuion (ODR) tidak ada peraturan secara jelas akan tetapi penyelesaian sengketa secara Online atau daring ini dapat atau sah saja jika dilaksanakan di Negara indonesia. Maka keabsahannya bisa dilihat dari perjanjian kedua belah pihak dudalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang secara tidak langsung memperbolehkan para pihak menggunakan metode Online Dispute Resolution (ODR), mengenai keabsahan system informasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga sah di Negara Indonesia asalkan system informasi tersebut memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kunci: Sahnya - Online Dispute Resolution (ODR)