PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HAL PEMBUATAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN (SPEED TRAP) YANG TIDAK SESUAI STANDART

Pembuatan Speed Trap yang dibangun di pemukiman, komplek maupun di gang kecil harus dilengkapi dengan rambu-rambu pemberitahuan terlebih dahulu, mengenai adanya Speed Trap khususnya di malam hari, maka Speed Trap harus dilengkapi dengan marka jalan dengan garis berwarna putih atau kuning sebagai tanda. Sebagai alat untuk mengendalikan lalu lintas, khususnya untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pada sistem jalan, maka perlu dibuat atau dipasang marka dan rambu lalu lintas yang dapat menyampaikan informasi (perintah, peringatan dan petunjuk) kepada pemakai jalan serta dapat mempengaruhi pengguna jalan. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomer.3 Tahun 1994, Pasal 6 ayat (1), (2), (3).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penulisan penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Kepolisian telah melakukan upaya-upaya dalam menangani pembuatan alat batas kecepatan atau polisi tidur yang tidak sesuai standart, dan apabila terjadi kecelakaan, maka orang atau “si pembuat” alat batas kecepatan tersebut yang harus bertanggung jawab secara pidana, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 274 dan 275.
Kata Kunci: Speed Trap, alat pembatas kecepatan, Pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur tindak pidana.