PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP KONFLIK ANTAR KELOMPOK PERGURUAN PENCAK SILAT (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo)

Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya keresahan dari masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan adanya kasus tindak pidana yang disebabkan oleh perguruan pencak silat, terlebih kasus pengerusakan dan keinaran terjadi berulang kali, hal ini menimbulkan perhatian di kalangan masyarakat, serta para pengendara yang tidak tau apa apa yang dirugikan setelah kejadian tersebut. Berdasarkan hal tersebut rumusan permasalahan pada penelitian ini difokuskan pada dasar pertanggungjawaban pidana perguruan pencak silat sebagai korporasi yang anggotanya melakukan tindak pidana, serta Bagaimanakah strategi Kepolisian Resor sidoarjo dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi dalam konflik perguruan pencak silat sebagi korporasi..rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan exsploratoris (explorative research). Data diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara untuk menggali informasi tentang pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana terhadap konflik antar perguruan pencak silat sebagai korporasi( studi kasus di Kabupaten Sidoarjo )rnHasil penelitihan menunjukkan bahwa sementara organisasi pencak silat secara teoritis dapat dimintakan tanggung jawab korporasi, implementasi praktis menghadapi tantangan seperti kesulitan dalam membuktikan keterlibatan organisasi langsung dalam tindakan kriminal dan status non-komersial mereka. Penegakan hukum di Sidoarjo terutama menggunakan pendekatan keadilan restoratif, termasuk mediasi dan sanksi internal, untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan organisasi pencak silat, terutama untuk kasus-kasus yang kurang parah. Pendekatan ini disukai untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, melestarikan warisan budaya pencak silat, dan menghindari dampak negatif seperti pembubaran organisasi. Pelaku individu masih tunduk pada proses hukum, tetapi fokus organisasi adalah pada reformasi internal dan pencegahan konflik melalui upaya kolaboratif antara polisi dan organisasi itu sendiri. strategi penanggulangan tindak pidana konflik perguruan pencak silat dapat dicapai apabila Kepolisian Resor sidoarjo sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan upaya pencegahan sejak awal secara langsung terhadap perguruan pencak silat dan anggotanya dengan cara melakukan tindakan sosialisasi dengan cara mengadakan koordinasi antar pihak perguruan dan kesadaran penuh dari pihak perguruan untuk memberikan arahan dan pembelajaran yang anggotanya melakukan tindak pidana. Selain itu penanggulangan tindak pidana konflik perguruan pencak silat di Kabupaten sidoarjo tidak hanya bergantung kepada Pihak Kepolisian Resor sidoarjo, akan tetapi peran perguruan sangat diperlukan seperti memberikan informasi serta pembelajaran hingga penindakan adanya konflik perguruan pencak silat yang terjadi.