KERJASAMA PENGEMBALIAN HARTA HASIL TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR MENURUT PROTOKOL II KONVENSI PALERMO DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Perdagangan orang merupakan tindak pidana transnasional terorganisir yang diatur secara khusus dalam protocol II konvensi Palermo yaitu Protocol To Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Salah satu upaya untuk memberantas kejahatan tersebut adalah dengan kerjasama internasional. Permasalahan yang muncul dalam Tindak Pidana Perdagangan orang menurut penulis terletak pada pengembalian atau penyerahan hasil kejahatan yang didapatkan dari hasil tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku (Traffier) karena belum adanya pengaturan mengenai pengembalian harta hasil tindak pidana dalam satu undang – undang
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan untuk penyerahan atau pengembalian hasil tindak pidana perdagangan orang yang berada di luar negeri dilakukan dengan kerjasama bantuan timbal balik dalam masaah pidana. Disamping itu terdapat bentuk – bentuk perlindungan yang sama yang diatur dalam beberapa undang – undang dan konvensi internasional yang diberikan kepada korban perdagangan orang, namun pengembalian harta hasil tindak pidana tidak termasuk dalam bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban.

Kata kunci : pengembalian – harta – hasil - tindak pidana – perlindungan – kerjasama – internasional.