KONSTITUSIONALITAS PELARANGAN KEGIATAN USAHA PRIVAT PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Partai Politik di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Presiden dan Wakil Presiden hanya berasal dari partai politik. Akan tetapi peran partai politik yang sangat penting tersebut tidak didukung dengan beban keuangan bagi partai politik. Undang-Undang Partai Politik di Indonesia menyebutkan bahwa sumber keuangan partai politik berasal dari 3 (tiga) hal: iuran anggota, sumbangan dari perseorangan maupun sumbangan dari kelompok/perusahaan, dan bantuan dari negara. Dalam larangan yang berkaitan dengan keuangan partai politik, suatu partai politik dilarang untuk mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelarangan kegiatan usaha partai politik.
Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan Yuridis.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya konflik norma antara pasal mengenai larangan kegiatan usaha partai politik dengan Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pasal larangan bagi partai politik juga terdapat kekaburan hukum, yakni tidak disebutkan secara jelas mengenai kegiatan partai politik yang dapat menambah pendapatan partai politik tanpa harus mendirikan badan usaha. Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai beberapa solusi atau kegiatan yang bisa menambah pendapatan partai politik tanpa harus melanggar peraturan mengenai partai politik di Indonesia.

Kata Kunci : Partai Politik – larangan – kegiatan usaha