Signifikansi Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Konteks Penggantian Calon Terpilih

ABSTRAK Ibnu Amin Ibrohim. 2014. Signifikansi Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Konteks Penggantian Calon Terpilih. Skripsi, Jurusan Hukum Universitas Trunojoyo Madura Tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu. Dan sesuai juga dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas. Ketidakcukupan aturan hukum pasal 220 tentang penggantian calon terpilih karena di pasal 220 ayat 1 huruf d dinyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPRD dilakukan apabila terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa money politic dan pemalsuan dokumen. Begitupun pasal 220 ayat 1 Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: huruf (c.) tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif dalam konteks penggantian calon terpilih, sekaligus mengetahui dan menganalisis tepatkah aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif dan penggantian calon terpilih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah doctrinal research adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin -doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif dalam konteks penggantian calon terpilih adalah ketidaktepatan aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif dalam konteks penggantian calon terpilih sesungguhnya dapat dijadikan tumpuan bagi para aktor politik yang melakukan kecurangan dan ingin terbebas dari jeratan hukum sehingga apabila calon legislative melakukan tindak pidana pemilu selain yang disebutkan yaitu politik uang dan pemalsuan dokumen maka tidak akan terjangkau oleh aturan hukum yang ada. Kata kunci : Tindak Pidana Pemilu Legislatif, Penggantian Calon Terpilih