Kontroversi Tambang Ormas Nahdlatul Ulama Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Studi Netnografi

Penelitian ini mengkaji kontroversi kebijakan Tambang Ormas melalui PP No. 25 Tahun 2024 yang memberikan prioritas akses WIUPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU). Penelitian bertujuan mengeksplorasi dinamika wacana publik, mengidentifikasi penyebab dan implikasi kebijakan, serta merumuskan rekomendasi berbasis ekonomi Islam. Metode netnografi digunakan dengan menganalisis 13 video YouTube dan 21.470 komentar publik periode November–Desember 2025 menggunakan NVivo untuk analisis tematik, sentimen, naratif, dan wacana. Hasil menunjukkan polarisasi tajam dengan dominasi sentimen negatif (96 referensi) terhadap sentimen positif (43 referensi). Analisis Standpoint Theory mengidentifikasi tujuh tokoh sentral yang posisinya dibentuk secara langsung oleh standpoint sosial dan kewenangan institusional masing-masing: KH Said Aqil Sirodj (penjaga otoritas keagamaan), Gus Ulil Abshar Abdalla (pragmatis organisasional), Yeni Wahid (aktivis demokrasi), Gus Baha (tradisionalis pesantren), Ustadz Adi Hidayat (advokat keadilan distributif), Islah Bahrawi (pengamat governance keagamaan), dan KH Ma'ruf Amin (konstitusionalis organisasi). Kebijakan terindikasi membawa lebih banyak mafsadat daripada maslahat, sebagaimana tercermin dalam ketegangan internal organisasi, konflik dualisme kepemimpinan PBNU, ancaman kerusakan lingkungan ireversibel, dan persoalan akuntabilitas. Evaluasi maqashid syariah menunjukkan pelanggaran terhadap kelima tujuan pokok syariah: hifzh ad-din, hifzh an-nafs, hifzh al-aql, hifzh an-nasl, dan hifzh al-mal. Analisis lanjutan mengungkap indikasi kuat pelanggaran terhadap larangan gharar yang termanifestasi dalam empat dimensi ambiguitas kepemilikan, mekanisme bagi hasil yang tidak transparan, ketidakjelasan kontrak, dan ketidakpastian dampak lingkungan serta maysir dalam tiga dimensi: spekulasi kapasitas organisasi, pertaruhan ekologis ireversibel, dan spekulasi modal sosial NU. Penelitian merekomendasikan NU kembali kepada khittah sosial-keagamaan dan mengembangkan model ekonomi alternatif berbasis wakaf produktif dan koperasi syariah, serta mendorong pemerintah merevisi PP No. 25 Tahun 2024 untuk mengeliminasi unsur gharar dan maysir.