Tinjaauan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI|Xi|2016 Tentang Pariwisata Syariah Terhadap Wisata Pantai Sembilan Yang Berkearifan Lokal di Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep

Meningkatnya jumlah wisatawan dan jumlah destinasi wisata yang banyak menjadi sebuah peluang baru untuk dikembangkannya Pariwisata. Disamping itu pengembangan wisata untuk menarik minat wisatawan tentu dilakukan dengan
hal-hal yang melibatkan unsur positif maupun negatif. Kehadiran wisatawan asing dan dalam negeri dapat memberikan pendapatan bagi suatu daerah dalam bentuk devisa, pajak maupun retribusi lainnya. Tujuan Penelitian membahas tentang
sistem pengelolaan pariwisata Pantai Sembilan di Giligenting berdasarkan tinjuan fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/XI/2016 tentang Pariwisata syariah terhadap pariwisata Pantai Sembilan Kecamatan Giligenting. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data
primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan pengelola wisata Pantai Sembilan dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep sebagai organisasi pemerintah penentu kebijakan secara umum yang menangani pengembanga destinasi wisata Kabupaten Sumenep serta data sekunder yang didapatkan peneliti melalui publikasi, informasi, seperti dokumentasi resmi, jurnal, buku-buku, dan sebagainya yang digunakan untuk
menunjang dan melengkapi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan wisata Pantai
Sembilan berdasarkan tinjauan fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terdapat beberapa aspek yang sesuai maupun tidak sesuai dengan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Beberapa aspek yang sesuai berdasarkan
fatwa DSN MUI tersebut diantaranya penyediaan fasilitas serta sarana prasarana yang ada di wisata Pantai Sembilan, beberapa ketentuan pengunjung baik dari
cara berpakaian maupun penentuan sikap dan kegiatannya, serta sistem penyelenggaraan wisata dengan prinsip wisata syariah. Sedangkan beberapa aspek yang belum sesuai diantaranya akad dalam penyelenggaraan pariwisata syariah
masih dikelola secara internal bersama kepala desa selaku investor, serta pengelolaan dana investasi yang masih dikelola secara internal oleh kelompok investor. Meskipun dalam pengelolaannya, wisata Pantai Sembilan dilakukan
dengan bekerjasama melibatkan beberapa stakeholder dan masyarakat setempat baik sebagai pengelola maupun sebagai pengisi acara hiburan serta pedagang jajanan yang disertai dengan fasilitas penunjang lainnya. Tinjauan fatwa DSN
MUI No. 108/DSN-MUI|X|2016 tentang pariwisata syariah terhadap wisata Pantai Sembilan yang berkearifan lokal di Pulau Giligenting secara keseluruhan dapat dinilai layak dan sesuai syariah islam